oleh

Wartawan Senior Gunt Sumedi Gugat PWI Pusat, Ini Alasannya

ZONASULSEL.COM-MAKASSAR | Salah seorang wartawan senior anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA) seumur hidup Nomor: 2300603495, Gunt Sumedi, menggugat pengurus PWI Pusat.

Gun Sumedi menggugat PWI Pusat melalui Kantor YLBHI-LBH Makassar, yang berkantor Jl Nikel 1 Blok A 22/18 Makassar, Senin (8/2/2021).
Gunt Sumedi menjelaskan alasannya sehingga menggugat organisasi profesi tempatnya bernaung sebagai jurnalis, PWI Pusat.

Gunt Sumedi yang kini menjadi Pimpinan Redaksi Tabloid Lensa Selatan dan Majalah Polemaju Pratama ini, melakukan upaya hukum melalui LBH Makassar karena merasa hak pilihnya pada Konferensi PWI Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 31 Januari 2021 telah dikebiri.

Wartawan pemegang KTA PWI seumur hidup yang akrab disapa Gunt ini, mengatakan, “Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari; Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Mirza Zulahdi; dan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulkifli Gani Ottoh; telah melakukan perbuatan semena-mena.”

Mereka bertiga, lanjut Gunt, pada tanggal 11 Agustus 2020 telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Nomor: 164-PLP/PP-PWI/2020 yang konsideransnya berbunyi, Konferensi atau pemihan langsung hanya diikuti lebih kurang 50 persen dari anggota biasa, selebihnya terwakili dengan surat kuasa/mandat.

Bagian lain dari konsiderans bunyinya, “Bagi provinsi yang memiliki jumlah anggota biasa 400 ke atas, seorang peserta hanya diperkenankan membawa mandat maksimal 10 orang dari anggota biasa. Bagi provinsi yang memiliki anggota biasa di bawah 400 hingga 200, setiap peserta membawa mandat lima orang dari anggota biasa.”

Gunt menegaskan, “Bunyi ayat (2) pasal 33 Peraturan Rumah Tangga PWI, Konferensi Sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota biasa, dengan ketentuan jika anggota biasa yang hadir kurang dari dua pertiga, konferensi harus ditunda selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan.”

“Ayat (3), Anggota Biasa yang tidak bisa hadir dapat memberikan mandat tertulis kepada anggota biasa lain dengan ketentuan seorang anggota biasa hanya boleh menjadi mandataris dari sebanyak-banyaknya dua anggota biasa lain,” ungkap Gunt.

Selain itu, lanjut Gunt, “Huruf (a) ayat (3) pasal 33, bagi PWI Provinsi yang memilki anggota 500 – 1000 anggota, seorang anggota biasa dapat menjadi mandataris maksimal tiga orang anggota biasa lainnya. Huruf(b) bagi PWI Provinsi yang memiliki jumlah anggota 1.000 ke atas dan karena masalah geografis (seperti PWI Provinsi Papua) seorang anggota biasa dapat menjadi mandataris maksimal lima orang anggota biasa lainnya.”

Menjawab pertanyaan media ini, Gunt menegaskan, Ketum, Sekjen dan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat telah bertindak melampaui wewenangnya. Karena diduga telah mengubah PD-PRT tanpa melalui Kongres sebagaimana diatur dalam ayat (2), Pasal 33, Bab IX Peraturan Dasar. Perubahan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Perilaku wartawan, lambang, Panji, lencana, mars, hymne dan kartu anggota ditetapkan oleh kongres.
Gunt mengaku juga bahwa tanggal 27 Januari 2021 telah menyurat kepada Ketua Umum, tembusan kepada Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat dan Dewan Pers tentang semua keganjilan yang terjadi di PWI Provinsi Sulawesi Selatan.

“Untuk itu, melalui YLBHI LBH Makassar, saya menuntut agar semua hasil Konferensi PWI Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2021 dianulir,” tutup Gunt. (*/anto)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed