oleh

Kabag Hukum Akui tidak Melakukan Hak Jawab

ZONASULSEL.COM – ENREKANG | Kabag Hukum Pemkab Enrekang, Dirhamzah menerima pengurus PWI yang bertugas di wilayah Ajatappareng (Sidrap, Enrekang, Parepare dan Barru) dan aktivis Fokus Enrekang, Kamis (11/2/2021).

Kedatangan pengurus PWI Ajatappareng ini guna mendengar pernyataan Kabag Hukum bahwa setelah dikaji berita yang dimuat Ridwan alias Wawan ternyata sudah memenuhi unsur pencemaran nama baik mengenai aliran dana PEN senilai Rp 516 M yang peruntukkannya membayar gaji Honorer Pemkab Enrekang.

Karena ini tidak benar untuk peruntukkan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) digunakan membayar gaji Honorer maka Wawan dari media salah satu online ini dianggap sudah mencemarkan nama baik Bupati Enrekang, Muslimin Bando sehingga harus dilaporkan ke polisi.

“Karena sudah memenuhi unsur pencemaran nama baik yang merugikan Bupati Enrekang maka kami laporkan ke polisi,”katanya.

Saat ditanya wartawan mengenai ketidakbenaran berita itu, apakah dilakukan klarifikasi atau melakukan hak jawab atau hak koreksi kepada Wawan untuk meluruskan berita tersebut? Menurut pengakuan Dirhamzah bahwa tidak tau kalau ada hak jawab.

“Tunggu dulu saya panggil bagian Infokom atau Humas untuk menjelaskan hal itu karena bukan ranah saya,” katanya.

Sementara pihak Dinas Infokom tidak melakukan hak jawab terkait berita yang dimuat oleh Wawan,. “Kami tidak lakukan hak jawab, tapi tugas kami hanya menscreenshot berita yang di muat Wawan di media online lalu dijadikan dasar untuk dilaporkan,”kata Anjas selaku pegawai Infokom.

Terpisah, Plt ketua PWI Sidrap-Enrekang, Marno Pawessai didampingi Sekretaris PWI Parepare-Barru, Muh. Arsyad, mengatakan sangat keliru Pemkab langsung melaporkan tulisan Wawan yang dimuat di media online lalu dilaporkan tanpa ada hak jawab dan hak koreksi.

“Mestinya kalau hasil karya tulis jurnalis dipersoalkan, tidak langsung dipidanakan, tapi ada hak jawab harus dilakukan sesuai diamanatkan Undand-undabg Nomor 40 Tahun 1999, tebtang Pers, “jelasnya.

PWI minta Pemkab, kata Marno, agar masalah ini tidak dilanjutkan ke meja hijau demi menjaga hubungan antara wartawan dengan Pemkab Enrekang.

Kalaupun ini lanjut, menurut Marno, PWI siap menyiapkan bantuan hukum kepada Wawan untuk dibela hak-haknya dan mengenai masalah dana PEN dan gaji honorer belum dibayarkan itu akan justru terungkap di persidangan dan pihak aktivis akan meminta untuk mengusut tuntas aliran dana PEN sebesar Rp 516 M tesebut. (tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed