oleh

Garda Terdepan Penanganan Covid-19, DPRD Makassar Minta Pemkot Beri Insentif Khusus Bagi Satpol PP

ZONASULSEL.COM MAKASSAR | Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Kasrudi mengatakan, Pemerintah Kota Makassar perlu menyiapkan insentif khusus bagi Satpol PP Kota Makassar.

Pasalnya, mereka merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Sebab selama ini, sebagai salah satu garda terdepan, dalam penanganan Covid-19, rupanya beroperasi dilapangan tanpa adanya anggaran.

Padahal, selama melakukan penindakan dilapangan, mereka tidak pernah menerima dana dari Pemkot untuk biaya operasi. Apalagi selama melaksanakan operasi, sudah ada 112 anggota Satpol PP yang terpapar Covid-19.

Sehingga, keseriusan Pemkot Makassar dibawah nahkoda Pj Wali Kota Rudy Djamaluddin pun dipertanyakan.

“Pemkot harus mengusahakan lewat APBD karena kasihan tenaga satpol yang bekerja siang malam. Menindaki Covid tapi tanpa insentif ?,” ujar Kasrudi, Jumat (18/2/2021).

Berdasarkan laporan dari yang ia terima, tak hanya insentif khusus yang tidak ada, melainkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), yang kabarnya belum dibayar selama dua bulan.

“Tapi saya dengar biar gaji saja belum dibayar, bagaimana mau bayar insentif, sementara gaji saja tidak dibayar. Itu yang utama harusnya Pemkot pikirkan itu. Jangan lagi ditunda-tunda gajinya,” ucapnya.

Menurutnya, TPP dan insentif khusus kepada Satpol PP perlu dibedakan, ditengah kasus Covid-19 yang masih merebak.

“Harus beda, seharusnya penanganan Covid-19 maksimal kalau soal TPP dibedakan, itu kinerja atas pekerjaan, tapi ini terdampak resiko penanganan baru karena Covid-19. Itu TPP tergantung kinerjanya,” terangnya.

Jika tidak direalisasikan secepat mungkin, legislator Gerindra itu mengkhawatirkan berdampak pada kinerja petugas di lapangan. Sehingga, Pj Wali Kota Makassar diharapkan agar segera membayar TPP sedini mungkin.

“Jadi Pj wali kota Makassar harus mengupayakan pembayaran gaji satpol PP secepat mungkin, agar berkesinambungan dengan penanganan Covid-19,” pungkasnya.

Sebelumnya, Koordinator Penindakan Satgas Covud-19 Satpol PP Makassar, Irwan menyayangkan sikap Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin, yang dinilai tidak serius dalam menangani permasalahan Covid-19.

Ia menyayangkan sikap Rudy, yang menurutnya hanya fokus pada agenda-agenda yang dianggap Irwan, belum terlalu urgent.

Seperti Lelang Jabatan, dan pembenahan kawasan kuliner pasir putih ‘Lego-lego’ di Center Point of Indonesia (CPI).

“Mestinya mengutamakan penanganan Covid-19 di Makassar, sebagaimana masyarakat Makassar sudah banyak terpapar Covid-19. Dari pada menyelesaikan lego lego atau lelang jabatan padahal tidak terlalu prinsipil,” ujarnya, Minggu (14/2/2021).

“Yang prinsip itu adalah penaganan Covid-19, tapi kita liat, tidak ada pedulinya sama sekali. Yang ada ribut-ribu soal lelang jabatan dan segala macam,” lanjutnya.

Ia juga mengeluhkan, minimnya perhatian Pj Walikota, kepada satuannya. Sebab, selama penindakan di lapangan, pihaknya tidak pernah menerima anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) untuk biaya operasi.

Sementara, risiko yang mereka hadapi di lapangan sangat tinggi. “Terkait penangan Covid-19, Satpol PP sebagai penindak di lapangan, sampai hari ini belum pernah mendapat anggaran dari Pemkot, untuk penanganan Covid-19,” jelasnya.

“Semenetara kita setiap hari turun di lapangan, untuk pengawasan, sekaligus mengedukasi masyarakat, juga bagi-bagi masker. Kami tidak pernah didukung dengan penganggaran,” keluhnya.

Irwan menyebut, dalam beberapa bulan terakhir, sudah ada sebanyak 112 anggota Satpol PP Kota Makassar yang terpapar Covid-19.

“Termasuk anggota kami yang setiap hari turun di lapangan, terpapar Covid-19 tidak ada juga pedulinya Pemkot dalam hal ini Pj Wali Kota pada kami. Sampai hari ini,” terangnya

Bahkan ia mengungkapkan, selama ini Pj walikota tidak serius menangani Covid-19. “Saya berani mengatakan ini, kenapa? Karena kami hanya disuruh mencari pelanggar, tapi setelah dapat tidak dieksekusi,” terangnya

“Bahkan saat menggelar operasi gabungan dengam pihak kepolisian dan TNI, Pj walikota tidak pernah ikut,” tambahnya. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed