ZONASULSEL.COM, MAKASSAR |Kanit Petugas Tindak Internal (PTI) Satpol PP Supardi, S.E., mewakili Plt Kasatpol PP Kota Makassar hadiri rapat kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Makassar.
Diketahui, kegiatan tersebut berlangsung diruangan Bantimurung Hotel Arthama, Jl. Haji Bau No.05 Kota Makassar, Jumat (08/09/2023).
Adapun yang sempat hadir diantaranya : Drs. H. Zainal Ibrahim, M.Si, Kaban Kesbangpol, Dr. Hari, S.IP.,SH.,M.H.,M.Si., Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, AKBP Sapari, Danyon Brimob, Kompol Sri Dakwati Azis, Wakasat Intelkam Polrestabes Makassar, Mayor Ikhsan, Pasi Intel Kodim 1408/Makassar, Iptu Syahrial, Kasat Intelkam polres Pelabuhan Makassar, Binda Prov Sulsel, Zaidani Mulyadi, Ricky, Bais TNI, Andi Irfandi, Den Intel Koops AU II Makassar, Acep Hamdan, Pasiintel Marinir, Abd Rahman (Den Pom Makassar), Akram A Rusydi (Intel kejari Makassar), Firman (Sat. Reskrim Polrestabes Makassar), Bappeda Kota Makassar, BPBD Kota Makassar, Abd Gofur, Kabag Hukum Setda Kota Makassar, Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Makassar, Asikin Abduh (Kanit I Respel Kota Makassar), Anwar Muin (Kabag Hukum).
Zainal Ibrahim Kabag Kesbangpol Kota Makassar, memaparkan, Penolakan Demo Pertamina, Percepatan Pilkada, Penetapan Calon Presiden, Fokus Pj. Gubernur (Pemilu, Inflasi, Stunting), Dampak El Nino, berupa kekurangan air dibeberapa kecamatan, Dampak pemadaman bergilir PLN karena perbaikan PLTA Jeneponto (30% pasokan listrik Sulsel dan Sultra), Penolakan Reklamasi Pulau Lae-Lae, imbuhnya.
Selain itu, Sri Dakwati Azis, Wakasat Intelkam Polrestabes menyampaikan, Kasus SMA Muhammadiyah Jl. Mappaodang, ada pihak yang mengklaim terkait tanah tersebut dan tanggal 12 september akan mengerahkan massa utk menutup sekolah dan akses jalan, ujar Sri Dakwati Azis.
Sementara, Untung, Intel Kodim 1408/BS, mengungkapkan, perlu di antisipasi terkait Black Campain menjelang Pemilu, dan keterlibatan Kemenkominfo terkait permasalahan tersebut, ungkap Untung Intel Kodim.
Oleh karena itu, Rusdi, Kejaksaan menyatakan haru Fokus Antisipasi terkait pelanggaran pada saat Pemilu, Akan ada indikasi Penolakan terkait percepatan pilkada, kata Rusdi Kejaksaan.
AKBP Sapari juga menyampaikan Perlu antisipasi konflik komunal pada saat pilkada nanti sehingga perlu adanya koordinasi antar aparat diwilayah, pungkasnya. (**)
