APKAN RI Maros: Piagam harus Didasarkan pada Kinerja yang Berhasil

ZONASULSEL.COM,MAROS|| Penghujung tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Maros menorehkan 40 piagam penghargaan yang menunjukkan sebuah simbol prestasi kerja yang dianggap berhasil tanpa rekayasa oleh beberapa instansi. Namun, pertanyaannya adalah apakah pencapaian ini benar-benar didasarkan pada kinerja yang berhasil dan berkontribusi pada kemakmuran masyarakat atau hanya sekadar pengakuan semata.

Baca Juga Camat Panakkukang – Dewan Lorong Sambut Kunjungan Plt Kadis Ketahanan Pangan Makassar

Menanggapi Hal itu Ketua APKAN RI Kabupaten Maros, Irianto Amama mengatakan, tentu saja, penghargaan atas kinerja yang baik harus disampaikan dan dihargai, serta diakui sebagai suatu hal yang patut dibanggakan. Namun, dalam hal ini, perlu diperhatikan apakah penghargaan tersebut benar-benar didasarkan pada kinerja yang baik atau hanya sebatas formalitas semata.

Dari sudut pandang masyarakat, apakah keberhasilan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Maros atau hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik menjelang Pilkada pada tahun 2025?
“Hal ini menjadi pertanyaan penting karena sebagai pelayan masyarakat, tugas pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kepentingan politik tetapi juga kesejahteraan dan kebutuhan riil dari masyarakat,” kata Anto yang mantan Ketua PWI Kab. Maros dua periode ini (2011-2014 -2017).

Melihat realitas yang ada, masih banyak keluhan masyarakat yang tertuang dalam media sosial terkait pelayanan sosial, ekonomi, kesehatan. Contohnya, pelayanan Rumah Sakit Dr.Palaloi yang belum maksimal dimana hal tersebut seringkali disampaikan oleh masyarakat. Terlebih, baru-baru ini Rumah Sakit tersebut telah mendapat akreditasi Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Kementrian Kesehatan RI. ” Apakah ini bisa dikatakan sebuah prestasi?

Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan dan memperhatikan aspek-aspek yang sangat penting dalam pembangunan yang sukses. Seperti faktor-faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena pada akhirnya, tujuan dari kinerja dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah seharusnya memberikan kontribusi nyata bagi kemakmuran, kesejahteraan, serta kepuasan dan kebahagiaan masyarakat.

Anto menegaskan, sebagai upaya nyata untuk memastikan kebenaran dari kinerja yang diasumsikan sebagai penyebab pemberian Piagam ini, pemerintah bisa memperlihatkan bukti konkret dan terukur yang memberikan bukti bahwa kinerja dari instansi-instansi terkait menjadi alasan di balik penghargaan ini. Selain itu, dapat dilakukan pula sosialisasi lebih lanjut bagi masyarakat terkait dengan tujuan dan manfaat dari Piagam yang diterima oleh berbagai instansi tersebut.

Dalam skenario terburuk, apabila penghargaan ini hanya sebatas formalitas semata dan tidak mencerminkan kinerja yang sebenarnya, tentu saja penghargaan ini kehilangan makna dan citra baik dari pemerintah sebagai wakil masyarakat serta akan terus dipertanyakan oleh publik.

“Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa prestasi kerja yang terjadi benar-benar didasarkan pada kinerja yang baik dan membawa dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya semata-mata untuk kepentingan politik,”imbuhnya. (arif).